Bertempat di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, 24 September 2024, Focus Group Discussion (FGD) bertema “Rencana Aksi Strategis untuk Menghilangkan Kesenjangan Gender di Sektor Publik” diselenggarakan dengan tujuan membahas pentingnya peran perempuan di sektor publik. Acara ini dihadiri oleh Ibu PIMTI Eselon 1 dan perwakilan dari berbagai Sekretaris Jenderal kementerian/lembaga, termasuk Kepala Biro yang berkaitan dengan SDM.
Acara dibuka dengan sambutan dari Deputy Director-Advisory and Policy Prospera, Della Temenggung, yang menekankan kontribusi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peran Prospera dalam mendukung inklusi gender selama enam tahun terakhir. Ketua Presidium PIMTI 2024, Ibu Sally Salamah, kemudian melanjutkan dengan memaparkan peran perempuan di sektor publik dan memperkenalkan PIMTI beserta proyek-proyek yang telah dijalankan untuk pemberdayaan perempuan. Ia menekankan bahwa jumlah pimpinan perempuan di sektor publik masih sangat rendah, dengan berbagai kendala yang dihadapi. Sally berharap PIMTI dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan ini.
FGD ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mengusung topik “Women Support Women: Kepemimpinan Perempuan sebagai Katalis Birokrasi Inklusif” dan dipandu oleh Ibu Lenny N. Rosalin. Panelis yang hadir termasuk Rini Widyantini (Sekretaris Kementerian PAN-RB), Meredith Turner (Acting Director Inclusion Policy in Diversity & Inclusion Branch Australian Public Service Commission), Roksana Khan (Head of Government Finances & Public Service Performance Prospera), dan Rachmat Mardiana (Direktur Aparat Negara dan Transformasi Birokrasi Bappenas). Bapak Amich Al Humami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas sebagai pembahas atau penanggap. FGD dilaksanakan secara hybrid.
Dalam diskusi, Rini Widyantini menyebutkan bahwa meskipun indeks ketimpangan gender di Indonesia mulai membaik, khususnya ketika melihat prosentase ASN di awal karir mereka dimana jumlah ASN perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki, namun jumlah ASN perempuan yang menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi sektor publik masih rendah dibandingkan negara lain. Meredith Turner sharing pengalaman upaya Australia dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi seluruh gender. Strategi Australia ternyata mampu mengangkat prosentasi perempuan yang menduduki jabatan manajemen di sector public di Australia. Pembicara lain, Roksana Khan membahas isu “Glass Ceiling” dan stagnasi karir perempuan di sektor publik. Ia menekankan perlunya strategi nasional, kebijakan institusional, dan peningkatan kapabilitas individu untuk mendorong kesetaraan gender. Rachmat Mardiana menyoroti regulasi pemerintah terkait agenda kesetaraan gender dalam RPJMN 2025-2029, serta tantangan partisipasi perempuan dalam birokrasi, seperti beban domestik dan budaya patriarki yang masih cukup kental di Indonesia.
Sesi kedua dipandu oleh Ibu Sri Hadiati Wara Kustriani dan menampilkan pembicara seperti Melissa Wells (Strategy and Partnership Adviser Prospera), Usha Riyanto (Economist-Gender Equality and Social Inclusion Prospera), serta Ni Wayan Giri Adnyani (Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) yang diwakili oleh Titik Lestari. Melissa Wells menyampaikan perubahan signifikan terkait gender gap dalam 50 tahun terakhir, sementara Usha Riyanto menjelaskan definisi pemberdayaan perempuan menurut PBB. Ia menyampaikan bahwa target partisipasi perempuan sebesar 70% pada tahun 2045 akan memberikan dampak positif pada PDB Indonesia, yang dapat meningkat hingga 708 juta USD. Titik Lestari membagikan data terkini bahwa 54,22% pekerja pariwisata di Indonesia adalah perempuan dan menyampaikan inisiatif Kemenparekraf untuk mengarahkan pengembangan 630 an desa wisata yang saat ini sudah ada ke dalam pengembangan desa wisata ramah perempuan. Panduan aktivasi desa wisata ramah perempuan telah diluncurkan di bulan Agustus 2024 bekerja sama dengan Kemen PPPA dan Kemendes PDTT.
FGD ini berhasil menyoroti pentingnya peran perempuan di sektor publik dan perekonomian. Hasil diskusi menjadi bahan masukan penting bagi PIMTI dalam menyiapkan kajian Policy Brief pentingnya intervensi kebijakan negara dalam mendukung dan menguatkan perana perempuan di sector publik. (Laporan PW/ PR).
