Badung, 20 April 2024 – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga menyelenggarakan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (Munas Perempuan) 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali, dengan tema “Perempuan bagi Bumi Pertiwi.” Munas Perempuan 2024 bertujuan untuk menyerap aspirasi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya dari tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Hasil dari musyawarah ini akan difinalkan dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian/Lembaga terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia turut berpartisipasi dalam acara ini, diwakili oleh Ibu Sally Salamah dan Ibu Lenny N. Rosalin.
Kegiatan ini dikemas dalam dua sesi utama, yaitu sesi pembukaan dan sesi diskusi serta penyerahan usulan. Selain itu, terdapat bazar dan pameran yang menampilkan karya perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal, menjadikan acara ini lebih hidup dan interaktif. Dalam sambutannya, Menteri PPPA, Ibu Bintang Puspayoga, membuka dengan membacakan surat Kartini yang ditujukan kepada Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri pada 7 Oktober 1900. “Perjuangan Kartini belum selesai,” kata Ibu Bintang, “Kita menyambungkan suara yang diperjuangkan lebih dari 100 tahun yang lalu melalui Munas Perempuan yang kedua di tahun 2024.
Kita bersama-sama menyuarakan kembali aspirasi dan kepentingan perempuan, disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, perempuan kepala keluarga, masyarakat daerah terpencil, perempuan penyintas kekerasan, penyintas bencana, dan berbagai kelompok marjinal lainnya.” Beliau menegaskan pentingnya kesetaraan gender yang harus diperjuangkan oleh laki-laki maupun perempuan. “Akses, kesempatan, perlindungan, dan rasa aman yang sama dan setara di masyarakat adalah hak perempuan yang dijamin oleh negara dan perlu kita kawal implementasinya bersama.” Menteri PPPA juga menyampaikan lima kekuatan dan tantangan perempuan yang perlu diteguhkan bersama yaitu hak yang sama untuk semua perempuan, perempuan korban bukan aib, perempuan sebagai sumber pengetahuan, kepemimpinan perempuan dalam pembangunan, dan pentingnya perempuan berorganisasi.
Munas Perempuan 2024 menjadi momentum penting untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi berbagai kelompok marginal, dengan harapan dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk laki-laki, sangat diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan di Indonesia. (Laporan: Putri, Puji)