Jakarta, 23 Januari 2026 — Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia (PIMTI) melaksanakan audiensi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung LKPP. Audiensi dipimpin oleh Ketua Presidium PIMTI 2026, Fajarini Puntodewi yang kemudian dilanjutkan Ketua Presidium PIMTI 2028 oleh Prof.Dr.Eng. Eniya Listiani Dewidan diterima langsung oleh Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Suharti beserta 3 orang pejabat pratama dilingkungan LKPP
Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pengurus PIMTI, antara lain Prof. Winarni Monoarfa, Lenny Rosalin, Reni Yanita, Kurleni Ukar, Ishartini, Sri Puguh Budi Utami, Loto Srinaita Ginting. Serta Woro Titi Haryanti. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah. sekaligus penyerahan PIMTI Award sebagai bentuk apresiasi atas komitmen institusi dalam mendukung kepemimpinan dan peran strategis perempuan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Presidium memperkenalkan PIMTI sebagai organisasi independen yang mewadahi perempuan yang pernah atau sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi di kementerian dan lembaga negara. PIMTI berkomitmen memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional melalui kolaborasi, pemberdayaan, dan kepemimpinan yang transformative. Ketua Presidium juga menyampaikan peluang kolaborasi dengan LKPP, antara lain penguatan pembelajaran pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, benar, transparan, dan akuntabel, dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah melalui kebijakan pengadaan yang adaptif dan sesuai kebutuhan sector sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Salah satu bentuk kolaborasi nyata yang diharapkan adanya pendampingan dari LKPP dalam pengadaaan barang dan jasa di kementerian/Lembaga agar KPA dan/atau PPK terhindar dari jerat hukum dikemudian hari. Selain itu, diharapkan lebih banyak lagi produk IKM yang ditayangkan di e-katalog. LKPP dapat meminta ke Kementrian Perindustrian untuk mensuplai data barang modal/produk olahan. Sedangkan untuk produk komuditi hulu dapat dari Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dsb. Diharapkan juga peran LKPP mendorong peningkatan partisipasi usaha milik perempuan dan difabel dalam pengadaan barang dan jasa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LKPP menyampaikan bahwa LKPP siap melakukan pendampingan terhadap kementerian dan lembaga yang memerlukannya. Sarah Sadiqa menegaskan bahwa kebijakan dan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikembangkan LKPP sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas Bapak Presiden, khususnya di bidang pendidikan, penguatan UMKM, ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan hidup. Ia juga menambahkan bahwa 50,8% pegawai LKPP merupakan perempuan, dan banyak di antaranya terlibat aktif dalam pelaksanaan program strategis pemerintah yang menantang dan kompleks. Selain itu Suharti, selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia juga menambahkan akan diagendakan berbagai pelatihan tematik dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas para KPA dan PPK.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam pengarusutamaan gender, PIMTI menyerahkan PIMTI Award kepada Kepala LKPP. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama antara PIMTI dan LKPP dalam mendorong pengadaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua LKPP- Ibu Sarah Sadiga dan Presiden PIMTI 2026- Fajarini Puntodewi
Penyerahan kenang-2 an
Penyerahan penghargaan PIMTI AWARD 2025 kepada Kepala LKPP
(Laporan: Woro Titi H, Fajarini P)